Bimtek Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Bimtek Permendagri Nomor 21 Tahun 2018

Info Jadwal Bimtek Nasional – Bimtek Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Adapun yang dimaksud Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah adalah PNS di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas untuk melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah , dinyatakan bahwa Calon Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat yang meliputi: a) berstatus sebagai PNS Pemerintah Daerah; b) sehat jasmani; c) pendidikan formal paling rendah Strata Satu (S1) atau sederajat; d) tidak pernah terkena hukuman disiplin sedang paling lama 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak pernah terkena hukuman disiplin berat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Penilaian; dan e) telah dinyatakan lulus pendidikan di bidang Penilaian.

Tugas Pemerintah Daerah Melakukan Penilaian

Pasal 5 Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah , dinyatakan bahwa Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap:
a. penyusunan neraca pemerintah daerah;
b. pemanfaatan barang milik daerah;
c. pemindahtanganan barang milik daerah;
d. penerimaan barang milik daerah yang berasal dari hibah tanpa nilai perolehan;
e. penilaian usaha/bisnis;
f. penilaian kembali barang milik daerah; atau g. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Bimtek Permendagri No 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah

Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan nilai yang dihasilkan dari Penilaian. Dalam melakukan Penilaian, Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang:
a. melaksanakan penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang;
b. memberikan jasa di bidang Penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang;
c. melakukan Penilaian di luar jenis pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti;
d. membuat kesimpulan nilai tanpa dasar yang jelas; dan/atau
e. menganalisis faktor yang mempengaruhi nilai dengan cara yang tidak tepat.

Hak dan kewajiban Penilai Barang Milik Daerah. Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai hak: a) memperoleh tunjangan terhadap pekerjaannya; dan b) memperoleh informasi data terhadap objek yang dinilai. Sedangkan kewajiban Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah adalah: a) bertindak secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliki; dan b) melaksanakan penilaian dengan berpedoman pada standar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Bimtek Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sehubungan hal tersebut diatas, dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntable , maka Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) berusaha membantu Para SKPD/OPD yang berkompeten di lingkungan Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerjanya, yang didukung para narasumber dari kemendagri RI. yang berkompeten dengan mengadakan Bimtek Nasional dengan Tema: Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Permendagri Nomor 21 Tahun 2018) 

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK/DIKLAT NASIONAL

Mengingat pentingnya pembahasan materi tersebut, maka diharapkan Pemerintah Daerah mengutus Para SKPD/OPD yang berkompeten untuk mengikuti acara tersebut. Adapun biaya Bimtek ini dibebankan kepada APBD masing-masing peserta.

Untuk konfirmasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia di nomor Telp./Fax : (021) 21478776 HP. 08111355055.

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA BIMTEK/DIKLAT NASIONAL

Kegiatan Bimtek Nasional Dapat Dilaksanakan di Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia Sesuai Permintaan dari calon peserta Bimtek/Diklat.

Seperti: Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Medan, Palembang, Lampung, Makassar, Manado, Palu, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jayapura, Kupang, Ambon dll.

Untuk Tema dan Materi Bimtek/Diklat lainnya, silahkan klik Tema Bimtek

Bimtek Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Artikel Terkait:

Bimtek Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Bimtek Protokoler

Bimtek Pengelolaan Keuangan BUMDes

Bimtek Sosialisasi Permendagri Nomor 36 Tahun 2018

Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sesuai Permendagri Nomor 70

Bimtek Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Bimtek Pelayanan Prima Kecamatan Dan Kelurahan

Bimtek Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (PERDES)

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Bimtek Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan

prev next